JUKNIS BANTUAN

1

                                      PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam rangka  mewujudkan visi pengembangan potensi pondok pesantren,

Serta membantu dan mengantarkan lembaga pondok pesantren menjadi suatu lembaga yang berdaya guna bagi anak didik serta masyarakat lingkungan pesantren dalam melengkapi sarana dan prasarana, maka perlu adanya penyaluran bantuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pondok pesantren itu sendirui.

Untuk mewujudkan visi dan misi itu melalui Kementrian Agama  memberikan bantuan  dana  yang sifatnya merangsang percepatan pembanguan serta peningkatan kualitas  secara mandiri dan berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab pondok pesantren sebagai pengelola lembaga masyarakat.

    Dalam rangka mengembangkan pondok pesantren  diperlukan program bantuan pendanaan  yang bersifat kompetitif  agar tercipta  budaya persaingan  yang sehat secara internal  maupun eksternal , hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi di lingkungan pondok pesantren  yang berkenaan dengan pelaksanaan bantuan  serta proses  pengajuan  proposal maka di perlukan petunjuk teknis (juknis) yang dapat di jadikan acuan  dalam persiapan  bantuan sampai kepada pertanggung jawaban bantuan.

.

B. Tujuan dan Sasaran

     Program bantuan sarana dan prasarana bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada  pondok pesantren.

sasaran program ini adalah

1.  Pondok pesantren salafiah

2.  pondok pesantren khalafiah.

3.  Yayasan yang mengembangkan pendidikan islam.

                                    BAB I

                          JENIS BANTUAN

Program bantuan sarana yang dibantu pendanaannya oleh Kementerian agama  tahun 2010 terdiri atas tiga kelompok,

yaitu program peningkatan saranas ibadah, peningkatan sarana  pembelajaran dan pendidikan islam ,program kesehatan , program life skill.

                         KRITERIA PENERIMA BANTUAN

A.      Persyaratan Umum

Secara umum criteria pondok pesantren sebagai penerima bantuan ini adalah sebagai berikut.

1. Memiliki izin penyelenggaraan dan masih berlaku.

2. poindoik pesantren masih aktif dan mempunyai para santri

3. Terdaftar pada kementerian Agama

4  Tertib dalam membuat laporan .

5  Belum pernah mendapat bantuan sejenis,

6. Mengajukan proposal pengajuan bantuan pendanaan sesuai  

    denganpersyaratan  yang telah ditetapkan.

7  proposal telah di ferifikasi ke lapangan.

B. Persyaratan Khusus

     Persyaratan khusus untuk masing-masing jenis bantuan adalah  

     sebagai berikut.

1. Bantuan penyelenggaraan life skil;

a. Sudah mempunyai sarana life skil dan aktif ,

b. Mempunyai usaha dalm lingkungan pondok pesantren.

e. Mempunyai anggaran operasional dan pengembangan

    life skill.

2. Bantuan Drum Band

a. Mempunyai siswa minimal 100 0 siswa

b. Mempunyai tenaga pelatih Drum Band

3. Bantuan ruang kelas

a. Belum memiliki  ruang kelas

b. ruang kelas tidak mencukupi

c. Mempunyai lokasi pembangunan kelas .

d. Mempunyai lokasi hak milik pondok pesantren.

4. Bantuan poskestren

a. Belum memiliki gedung poskestren

b. belum memiliki sarana dan prasaran poskestren.

c.  pondok pesantren jauh dari puskesmas.

d. Mempunyai tenaga yang kerja sama dengan puskesmas.

5.Bantuan sanitasi

a. Belum memiliki   sarana sanitasi yang memadai

b. Belum pernah mendapat bantuan program sanitasi

6.Bantuan sarana ibadah

a. Belum memiliki sarana ibadah yang memadai

7. Bantuan Moubilair

a. Belum memiliki sarana moubiler yang memadai

  

                                             BAB III

                     PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL

A. Mekanisme Pengajuan

1.  Pengumuman bantuan.

2.  pondok pesantren mengajukan proposal sesuai dengan

     kebutuhan.

3.  Berkas proposal yang tidak dilengkapi dengfan rab tidak akan  

     diproses

     .

4.  Setiap pondok dapat mengajukan dua proposal yang sesuai  

     dengan kondisi 

      kebutuhan

5. Usulan  proposal akan dinilai oleh tim penilai .

6. Proposal akan di ferifikasi ketempat pondok pesantren yang

    bersangkutan.

B. Seleksi Proposal/ berkas

Proses penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan langkah dan

tahapan seleksi sebagai berikut :

1. Tahap seleksi administrasi terhadap proposal oleh Tim Pelaksana

2. Tahap desk evaluation terhadap Proposal yang telah memenuhi

     persyaratan administratif yang dilakukan oleh Tim Penilai.

3. Tahap presentase proposal yang masuk nominasi sebagai

    penerima

    bantuan.

4. Tahap visitasi terhadap calon penerima bantuan;

5. Tahap penetapan penerima bantuan SK pejabat pembuat

     komitmen.

6. Tahap penyelesaian dokumen kontrak.

                                  

                                                   BAB IV

                       PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN

A.    Proses Pencairan

1. Sosialisasi pemberian bantuan kepada calon penerima bantuan;

2. Calon penerima bantuan mengajukan kelengkapan administrasi

     Pencairan seperti : No. rekening lembaga dam materai .

3.    Proses pencairan bantuan kepada penerima dilakukan melalui LS

       kepadapenerima bantuan dengan urutan sebagai berikut :

a.     Pejabat pembuat komitmen/ Kepala bidang mengajukan surat

b.    permintaan pembayaran (SPP) kepada pejabat penerbit SPM.

.    c.    pejabat penerbit SPM mengajukan SPM kepada KPPN untuk

           diterbitkan SP2D;

   dKPPN menerbitkan SP2D kepada penerima bantuan melaluirekening   

e Bank Pemerintah penerima bantuan atau rekeningtampungan bila

   diperlukan;

B. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Dalam Penggunaan bantuan, penerima bantuan harus memperhatikan

ketentuan sebagai berikut :

1.    Wajib menggunakan bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Kakanwil  

kementerian agama

     2. Wajib melakukan Pengelolaan keuangan dengan baik;

     3. Merealisasikan program bantuan paling lambat 1 (satu) bulan

         setelah bantuan diterima;

     4. Merealisasikan program bantuan dengan tepat waktu, tepat guna,

         tepat sasaran dan tepat jumlah;

     5. Mematuhi ketentuan perpajakan;

     6. Melaporkan pertanggungjawaban program bantuan secara tertulis

         Kepada kementerian agama.

D. Evaluasi dan Monitoring

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan dalam tiga

kegiatan yaitu :

1. Awal pelaksanaan bantuan (baseline monitoring and evaluation)

a. Mengkonfirmasi kembali proposal yang dipresentasikan sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan reel yang ada di unit calon penerima

bantuan program bantuan;

b. Identifikasi hambatan dan kendala yang mungkin akan dihadapi

oleh unit penerima bantuan dimasa mendatang, serta memberikan

saran-saran dan solusi penyelesaian masalah tersebut.

c. Pelaksanaan monitoring pada tahap ini terintegrasi dengan proses

site visit ketika penilaian proposal.

2. Pertengahan pelaksanaan bantuan (midterm monitoring and

evaluation)

a. Melihat arah perkembangan pelaksanaan program terutama

berkaitan dengan  bantuan

3. Akhir pelaksanaan bantuan (final monitoring and evaluation)

a. Menilai dan melihat secara langsung dampak dari pelaksanaan

bantuan pada akhir pelaksanaan bantuan, baik yang dilihat sendiri

oleh reviewer maupun yang dialami dan dirasakan oleh civitas

akademika yang ada di unit penerima bantuan tersebut.

b. Melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam

rangka menjaga keberlangsungan (sustainability) hasil

pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai oleh penerima bantuan

                                                 

                                                    BAB V

                                                    

                    PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pelaporan

\

Laporan penggunaan bantuan ditujukan langsung kepada  Kementerian agagama

Bab1, Pendahuluan, menerangkan tentang strategi pengembangan bantuan yang telah diterima

Bab 2 Tujuan, menguraikan indikator kinerja, keterkaiatan antara

latar belakang dengan tujuan dan program yang

dilaksanakan serta outcome yang dikehendaki;

Bab 3 Mekanisme dan rancangan menjelaskan rincian, langkah

langkah kegiatan;

Bab 4 Realisasi program tentang pelaksanaan pekerjaan dan

realisasi program;

Bab 5 Keberlanjutan, menjelaskan implikasi finansial, dan

komitmen manajemen untuk keberlanjutan.

                                         

                                                     

                                                 

                                                  BAB VI

                                                 PENUTUP

         Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) Program Bantuan Sarana ini disusun

untuk dijadikan acuan bersama dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan

Evaluasi Program Bantuan kementerian agama propinsi Sulawesi tengah.

Hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini akan diatur lebih lanjut.

                                                                     Kepala seksi

                                            Pengembangan   potensi pondok pesantren

                                                                                                                                        

                                                                   Supriono .S.Ag

                                                                   Nip.15041970200003104